Tanpa Kontrak, Tetap Korupsi? Menimbang Ulang Batas Doktrin dan Pembuktian Hukum
Abstrak
The prosecution of corruption in Indonesia remains heavily reliant on formalistic approaches, with an emphasis on written contracts and official documents as primary evidence. However, contemporary corruption frequently occurs through informal relationships, covert exchanges, and abuse of office without administrative traces. This study aims to explore the doctrinal and normative limits of prosecuting corruption in the absence of a formal agreement, and to propose a refined evidentiary framework responsive to latent forms of corruption. Utilizing a normative legal method and comparative analysis, this article examines the structural deficiencies of Indonesia’s legal framework and contrasts it with systems in jurisdictions such as the United States, the United Kingdom, and France. The findings reveal that the current Indonesian legal system lacks sufficient mechanisms to consistently criminalize non-contractual corrupt conduct. As a solution, the study advocates for doctrinal reform, expansion of the legal definition of “unlawful acts,” formal recognition of indirect evidence, and the adoption of illicit enrichment norms under strict safeguards. These reforms aim not only to improve prosecutorial effectiveness but also to construct a context-sensitive model of anti-corruption law aligned with the complex dynamics of modern power relations.Diterbitkan
Versi
- 2025-10-08 (2)
- 2025-10-08 (1)
Terbitan
Bagian
Hak publikasi atas semua materi informasi yang tercantum dalam situs jurnal ini dipegang oleh dewan redaksi/editor dengan sepengetahuan penulis. Pengelola Jurnal akan menjunjung tinggi hak moral penulis.
Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti bahwa hanya dengan izin penulis, informasi dan artikel Supremasi Jurnal Hukum dapat didistribusikan ke pihak lain dengan tanpa merubah bentuk aslinya untuk tujuan non-komersial.
Setiap terbitan Supremasi Jurnal Hukum, bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, penerbit atau pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembaca atau pengakses.







