PENEGAKAN HUKUM DISFUNGSI TROTOAR YANG DIGUNAKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TEBET

https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.316

Penulis

  • Oi Cahya Rhamadlani Universitas Sahid
  • Yuherman Yuherman Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

Kata Kunci:

Penegakan, Pedagang, Kaki lima, Tebet

Abstrak

AbstrakPedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet memang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disisi lain pedagang kaki lima juga sangat mengganggu fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki sehingga trotoar tidak dapat berjalan normal sesuai dengan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar, dengan teknik deskriptif kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Pemerintah melakukan upaya dengan cara penggusuran oleh PKL dan juga memberikan sanksi dengan cara menyita KTP dan juga gerobak para PKL untuk berjualan. (2) Pemerintah mengalami kendala yaitu keterbatasan ruang dengan semakin banyaknya PKL yang berjualan di Kecamatan tebet dan juga kekurangan personil SATPOL PP untuk mentertibkan para PKL karena hanya ada 83 anggota Satpol PP yang ada di Kecamatan tebet, sedangkan PKL yang berada di Kecamatan tebet ada 189 PKL. AbstractStreet vendors in Tebet District do provide convenience for the surrounding community to meet their daily needs. However, on the other hand, street vendors also greatly interfere with the function of the sidewalk as a pedestrian right so that the sidewalk cannot run normally according to its function. This study uses a normative juridical research method that uses library materials as basic data, with qualitative descriptive techniques in data analysis. The results of the study concluded: (1) The government made efforts by eviction by street vendors and also gave sanctions by confiscating KTPs and also street vendors' carts to sell. (2) The government is experiencing constraints, namely space limitations with the increasing number of street vendors selling in Tebet District and also a shortage of SATPOL PP personnel to bring order to street vendors because there are only 83 Satpol PP members in Tebet District, while PKL in Tebet District have 189 street vendors.

Diterbitkan

2021-04-06

Terbitan

Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021

Bagian

Artikel
Copyright & Licensing

Hak publikasi atas semua materi informasi yang tercantum dalam situs jurnal ini dipegang oleh dewan redaksi/editor dengan sepengetahuan penulis. Pengelola Jurnal akan menjunjung tinggi hak moral penulis.

Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti bahwa hanya dengan izin penulis, informasi dan artikel Supremasi Jurnal Hukum dapat didistribusikan ke pihak lain dengan tanpa merubah bentuk aslinya untuk tujuan non-komersial.

Setiap terbitan Supremasi Jurnal Hukum, bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, penerbit atau pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembaca atau pengakses.