PENERAPAN HAK-HAK PEREMPUAN TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KlAS IIA JAKARTA TIMUR

Fahririn Fahririn

Abstrak


Abstrak

Kebijakan dan penyelenggaraan Lapas/Rutan, mulai dari segi bangunan dan prosedur keamanan sampai pada soal layanan kesehatan, kontak dengan keluarga, dukungan psikososial, dan peluang pelatihan, umumnya dirancang bagi populasi Narapidana/Tahanan laki-laki. Alternatif yang peka gender baik pada masa penahanan maupun pada masa pidana yang bisa mengatasi akar penyebab masalah pidana (umumnya bersifat non-kekerasan) amatlah jarang terjadi di banyak negara. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta yang menjadi perhatian dari pelaksanaan dari hak-hak narapidana perempuan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sifat dan kebutuhan khusus perempuan di Lapas/ Rutan. Pelaksanaan hak-hak narapidan perempuan yang sebagaiman sudah diatur oleh Undang-undang masih kurang mendapatkan perhatian dan kurang terpenuhi.

Kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan warga negara yang mencakup juga narapidana wanita, yaitu membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya kehamilan, persalinan, dan sesudah masa persalinan, termasuk didalamnya menjamin agar pelayanan tersebut layak dan diberikan secara cuma-cuma juga pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui. Untuk itu perlunya penelitian ini untuk dapat melihat sejauh mana pelaksanaan aturan yang yang ditentutkan dan apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses penerapannya. Hal ini tentu memberikan masukan dan sarana untuk pemerintah memperbaikan aturan dan sistem yang lebih baik.


 

 

Abstract

Prison policies and operations, ranging from building and security procedures to health services, contact with family, psychosocial support, and training opportunities, are generally designed for the male inmate population. Gender-sensitive alternatives both during detention and during criminal times that can address the root causes of criminal problems (generally non-violent) are rare in many countries. One of the Correctional Institutions in Indonesia, namely the Penitentiary in Jakarta, is a concern for the implementation of the rights of female prisoners. This study aims to determine the nature and special needs of women in prisons. The implementation of the rights of inmates and women, as regulated by law, is still not getting enough attention and not being fulfilled.

The state's obligation related to the health of citizens, which also includes female prisoners, is to make appropriate regulations to eliminate discrimination against women in the field of health care and to ensure that health services are obtained, especially during pregnancy, childbirth, and after childbirth, including ensuring that these services are appropriate. and given free of charge as well as providing adequate nutritious food during pregnancy and lactation. For this reason, it is necessary for this research to be able to see the extent of the implementation of the specified rules and what are the obstacles or obstacles in the implementation process. This certainly provides input and means for the government to improve the rules and a better system.


Kata Kunci


Hak-hak, Perempuan, Narapidana, Lembaga Pemasyaraktan.

Teks Lengkap:

PDF


DOI:

https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.285

Article Metrics

Abstrak views : 78 times
PDF views : 59 times

Dimension Citation Metrics

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


JURNAL INI TERINDEKS DI:


width= alt= width= width=


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.